Golongan funsional itu adalah akibat, bukan sebab. Akibat yang muncul disebabkan Anggota-anggota DPR hasil Pemilu 1955 gagal menjalankan fungsinya. Mereka tidak mampu membentuk kabinet, disitu letak persoalan munculnya golongan fungsional.
Kata “akibat” itu sendiri, sering disebut-sebut pada periode kepresidenan Gus Dur. Pada umumnya pemikir Muslim menempatkannya di dalam paradigma sebab Pertama. Pun boleh jadi beriringan dengan pengertian substansi dan aksiden yang sering digunakan dewasa ini.
Gaya nyeleneh atau yang terkesan asal-asalan dari Gus Dur itu, bahkan sikap tidak ambil peduli atas kursi kepresidenannya yang tiba-tiba diduduki orang lain, cerminan sikapnya itu adalah bahwa dia hanyalah aksiden dan bukan substansi, tanpa sama sekali terjebak pada atribut kepresidenannya.
Pun demikian Bung Karno ketika dihadapkan pada pertumbuhan politik demokrasi Indonesia yang terjebak didalam aksidentalitas ketimbang mengembangkan subtansialitas politik demokrasi (baca, mufakat) itu sendiri. Jika kita menyimak pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang dapat pula diungkapkan senada dengan, bahwa Bung Karno terperangkap dalam atribut keproklamatorannya tetapi bukan pada atribut kepresidenannya.
Itulah Bung Karno dengan weltanschauung Pancasila yang dipidatokannya pada tanggal 1 Juni 1945. Weltanschauung atau “science of ideas” (Pranarka 1985) yang tentu saja itu adalah tentang ide-ide Platonis. Seorang negarawan, katakanlah secara substansial demikian.
Dapat dikata, anggota DPR atau anggota parlemen hasil dari Pemilu 1955 tidak sadar akan keparlemen dirinya. Jika sadar, tentu mereka akan saling bahu-membahu menyelesaikan urusan rumah tangga mereka sendiri. Akibatnya negara dalam keadaan darurat dan Presiden Sukarno sebagai Kepala Negara digiring untuk melakukan tindakan penyelesaian.
Tindakan yang sedemokratis mungkin yang mesti mempertimbangkan kedudukan Indonesia dalam komunitas internasional dimana Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional tersebut setelah diterima menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Apa lagi demi kewibawaan serta keteladanan Indonesia sebagai pelopor kebangkitan bangsa-bangsa Asia – Afrika.
Untuk itu Presiden terlebih dahulu perlu menyatakan negara dalam keadaan darurat yang dengan demikian Bung Karno dapat membentuk Kabinet Ekstraparlementer. Kabinet Ekstraparlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda ini adalah kabinet kerja (zaken) dan dari situlah awalnya muncul golongan fungsional.
Momentum kebangkitan golongan fungsional iring-beriringan dengan aksidentalitas Anggota-anggota Anggota Konstituante, yang tidak sadar akan kekonstituanteannya. Kalau tidak, tentu mereka tidak akan hengkang dengan begitu saja. Demikian maka Bung Karno turun tangan, menyelesaikannya dengan weltanschauung, Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pengutuban entitas politik dan entitas kemasyarakatan ini berlanjut hingga aksidentalitas Kesatuan Aksi Mahasiswa Bandung tahun 1966 (Adjan Sudjana, 2022) tampil mewarnai politik nasional. Golongan fungsional dari mahasiswa dan pemuda meletakkan kembali politik nasional pada rel Pancasila dan UUD 1945. [Abo]
